You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Naikkan PMP PT Jakpro di KUPA PPAS Perubahan 2017
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Usulkan Penambahan Penyertaan Modal untuk PT Jakpro

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengusulkan penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk proyek strategis nasional pembangunan tiga venue Asian Games 2018. Usul ini dimasukan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUPA -PPAS) Perubahan 2017.

Secara prinsip pinjaman daerah bisa dilakukan. Tapi karena belum ada payung hukumnya kita lebih memilih PMP

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi mengatakan, sebelumnya Pemprov DKI sempat berencana memberikan skema pinjaman daerah pada PT Jakpro untuk merampungkan pembangunan Equestrian Park Pulomas, Stadion Balap Sepeda Velodrome dan LRT Kelapa Gading-Rawamangun. Namun karena tidak memiliki payung hukum, opsi itu dibatalkan.

PT Jakpro Ajukan Tambahan PMP Rp 3,5 Triliun

"Secara prinsip pinjaman daerah bisa dilakukan. Tapi karena belum ada payung hukumnya, kita lebih memilih PMP," katanya, Selasa (8/8).

Dijelaskan Michael, pada 2015 pihaknya sudah menganggarkan Rp 1 triliun dan direalisasikan pada 2016. Kemudian pada 2016 pihaknya menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk dicairkan tahun ini.

"Rencananya kita tambahkan sekitar Rp 3,46 triliun lagi. Jadi totalnya PMP ke Jakpro Rp 4,662 triliun di APBD Perubahan 2017," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12886 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1527 personFakhrizal Fakhri
  3. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1522 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1464 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1142 personBudhi Firmansyah Surapati